POSKOTA.CO.ID - Pemerintah merampungkan sistem informasi bansos Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSE) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut informasi dari akun Youtube Pendamping Sosial, DTSEN sudah mulai diberlakukan untuk pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 yang disalurkan melalui Kantor Pos.
Perubahan data ini tentunya membawa sejumlah dampak yang signifikan bagi penerima bansos.
Baca Juga: UPDATE! Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025 Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia
Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi akibat penggunaan DTSEN bagi penerima bansos:
Dampak Digunakannya DTSEN
1. Penerima Bisa Saja Tidak Lagi Menerima Bansos
Salah satu dampak terbesar dari perubahan ini adalah kemungkinan hilangnya hak seseorang untuk menerima bantuan sosial.
Apabila masyarakat yang menerima pencairan sebelumnya terdata sebagai masyarakat yang sudah sejahtera di DTSEN maka hal itu dapat terdeteksi dan KPM dinon-aktifkan sebagai penerima bansos
Baca Juga: KPM Belum Terima Saldo Dana Bansos PKH BPNT Tahap 1 2025? Segera Lakukan Hal Ini
2. Masyarakat Masuk Sebagai Penerima Meski Tidak Pernah Terdata di DTKS
Sistem DTSEN menggunakan tiga sumber data utama: DTKS, Regnosek, dan P3KE dari berbagai kementerian terkait.
Hal ini bisa menyebabkan masyarakat yang tercatat sebagai masyarakat yang kurang mampu dalam data kementerian lain dan tidak masuk DTKS, bisa berpotensi menjadi penerima bansos.
Hal ini membuka kesempatan bagi mereka yang sebelumnya tidak terdaftar, namun memenuhi kriteria kemiskinan berdasarkan data dari kementerian terkait, untuk memperoleh bantuan sosial.
.jpg)
.jpg)
