“Menjadi renungan kita bersama, ego kelompok yang semakin transparan, jika dikemas sedemikian rupa tak jarang menimbulkan ketersinggungan dan gesekan serta embrio perpecahan..”
-Harmoko-
Menyelaraskan belakangan menjadi “kata” yang sering diaktualkan dalam membangun bangsa dan negara. Sebut saja menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan yang hendak dicapai adalah terjadinya harmonisasi antar- institusi-lembaga, antara pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
Tentu bukan sebatas kata yang diaktualkan, tetapi aksi nyata harmonisasi yang hendaknya diaktualisasikan. Aktualisasi harmonisasi tak cukup dengan koalisi dan kolaborasi tanpa aksi.
Harmonisasi menuntut adanya kesepahaman seluruh elemen bangsa, utamanya kekuatan sosial dan politik di negeri ini.
Dinamika politik yang terjadi belakangan ini yang ditandai belum sepenuhnya seirama dalam merespons penerapan kebijakan politik, dinilai dapat melemahkan pondasi harmonisasi.
Perbedaan sikap politik menjadi keniscayaan dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi, tetapi kesepahaman politik menjadi kunci membangun keharmonisan.
Kesepahaman bukan terhenti setelah terbangun koalisi dan kolaborasi, tetapi terus teraktualisasi dalam kebijakan dan program pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan politik pemerintahan dan kenegaraan.
Soal kesepahaman ini menjadi penting. Dunia pun memberi perhatian khusus dengan adanya peringatan Hari Perdamaian dan Kesepahaman Dunia (World Peace and Understanding Day) setiap tanggal 23 Februari. Peringatan ini adalah ajakan untuk bertindak dengan merangkul pemahaman,
empati, dan kolaborasi untuk membangun dunia yang lebih damai dan harmonis bagi semua orang.
