Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada individu yang tidak memenuhi syarat akibat penggunaan data yang tidak valid atau manipulatif.
Pemerintah secara berkala melakukan proses verifikasi dan validasi ulang untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
Jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan, seperti penggunaan data palsu atau penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka individu tersebut dapat dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
8. Ketidaksesuaian dengan Prosedur Pendaftaran
Sebagian besar program bantuan sosial mengharuskan penerima untuk melalui tahapan pendaftaran atau verifikasi ulang secara berkala.
Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan PIP memiliki persyaratan administratif yang harus dipenuhi agar bantuan dapat terus diberikan.
Jika warga tidak melakukan pembaruan data, melewatkan batas waktu pendaftaran, atau tidak melengkapi dokumen yang diminta, mereka berisiko tidak terdaftar sebagai penerima, meskipun sebenarnya memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Demikian informasi mengenai penyabab program bantuan sosial pemerintah tidak dapat disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertentu.
Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan penerimaan sejumlah program bantuan sosial pemerintah lainnya, KPM dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id ataupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
.png)
