Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang beredar tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, termasuk perjudian daring.
3. Ketidaksesuaian Tujuan Penggunaan Kredit
Pengajuan KUR yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti penggunaan untuk kepentingan pribadi atau non-produktif, seperti renovasi rumah atau biaya pendidikan, umumnya akan mengalami penolakan.
KUR dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, dan lembaga penyalur cenderung lebih selektif dalam memberikan pinjaman yang tidak mendukung pertumbuhan atau pengembangan usaha.
Sebagai contoh, jika dana tersebut tidak digunakan untuk membeli bahan baku atau memperluas kapasitas usaha, peluang untuk mendapatkan persetujuan akan sangat kecil.
Tips Agar Pengajuan KUR Diterima
Meskipun terdapat berbagai tantangan, pelaku usaha dapat meningkatkan peluang persetujuan pengajuan KUR dengan beberapa strategi berikut.
- Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
Periksa data Anda di SIKP OJK untuk memastikan tidak ada catatan negatif yang dapat mempengaruhi pengajuan KUR Anda. Ini mencakup catatan terkait pinjaman sebelumnya, tunggakan, dan aktivitas keuangan lainnya, termasuk riwayat transaksi online.
- Konsultasi dengan Petugas BRI
Sebelum mengajukan pinjaman, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan petugas di unit kerja BRI untuk memastikan kelayakan pengajuan Anda. Pembicaraan langsung akan memberi Anda informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur yang diperlukan.
- Kontak Langsung dengan Petugas
Memiliki akses langsung ke petugas BRI, seperti melalui WhatsApp, sangat membantu dalam mempermudah komunikasi dan mempercepat proses pengajuan KUR Anda.
- Kondisi Ekonomi Nasional
Selalu perhatikan perkembangan kondisi ekonomi nasional karena dapat memengaruhi kebijakan bank, termasuk tingkat pengajuan kredit macet. Kebijakan bank akan cenderung lebih ketat ketika ada kenaikan tingkat kredit macet secara nasional.
Ketentuan Terbaru KUR 2025
Tahun 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dalam program KUR yang diharapkan dapat menyederhanakan proses pengajuan sekaligus meningkatkan transparansi evaluasi kredit. Berikut adalah beberapa poin penting terkait ketentuan terbaru:
1. Aturan Limit Akumulasi Penerimaan KUR 2025
Pemerintah Indonesia telah menetapkan batasan maksimal dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 untuk memastikan distribusi yang adil serta mengurangi potensi ketergantungan pada kredit bersubsidi.
Berdasarkan ketentuan terbaru, pinjaman untuk sektor non-produksi seperti perdagangan dan jasa dibatasi hingga Rp100 juta, sementara sektor produksi seperti pertanian dan peternakan dapat mengajukan hingga Rp500 juta.
.png)
.jpeg)
.jpg)
