Gelombang Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ Hari Ini, Kamis 20 Februari 2025, Inilah 13 Tuntutan terhadap Pemerintahan Prabowo

Kamis 20 Feb 2025, 13:48 WIB
Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi unjuk rasa serentak di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi unjuk rasa serentak di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

POSKOTA.CO.ID – Gelombang demonstrasi kembali menggema di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia yang direncanakan akan kembali digelar hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

Ribuan warga dan mahasiswa siap turun ke jalan dalam gerakan #IndonesiaGelap, menuntut perubahan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Gerakan ini menyoroti berbagai isu yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mulai dari anggaran negara, proyek nasional bermasalah, hingga reformasi institusi.

Berikut adalah 13 tuntutan utama yang disampaikan demonstran:

Baca Juga: Ada Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, BEM SI Tetap Demo Indonesia Gelap

Transparansi dan Evaluasi Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran

Demonstran menilai kebijakan efisiensi anggaran ini kurang transparan dan berpotensi memangkas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Mereka khawatir pemotongan anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program unggulan pemerintah ini dikritik karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, distribusi yang tidak merata dan kualitas makanan yang dipertanyakan membuat masyarakat ragu akan efektivitasnya.

Baca Juga: Viral ‘Indonesia Gelap’ Dapat Tandingan Narasi ‘Indonesia Cerah’ di Media Sosial: Jangan Pesimis

Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Bermasalah

Banyak proyek strategis nasional dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan, seperti proyek PIK 2. Demonstran menuntut agar proyek-proyek ini dihentikan.

Hapus Dwifungsi TNI/Polri

Revisi UU TNI 2025 dikhawatirkan membuka kembali era dwifungsi TNI/Polri, di mana aparat militer dan kepolisian aktif bisa menjabat di posisi sipil. Hal ini dianggap mengancam demokrasi.

Baca Juga: Komentari Aksi Indonesia Gelap, Menteri Luhut: Jangan Klaim, yang Gelap Kau!

Tolak Revisi UU Minerba yang Izinkan Kampus untuk Tambang

Berita Terkait
News Update