.png)
Untuk meredam kekhawatiran publik, penting bagi Danantara dan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Pelibatan Lembaga Pengawas: Meskipun KPK mungkin tidak memiliki kewenangan audit langsung, kolaborasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya tetap diperlukan untuk memastikan integritas pengelolaan aset.
- Pelaporan Publik: Menyediakan laporan keuangan dan operasional secara berkala kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara.
- Penguatan Regulasi Internal: Menerapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat dan independen untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Danantara hadir sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN melalui pembentukan superholding yang terintegrasi.
Namun, isu terkait keterbatasan kewenangan audit oleh KPK menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga ini.
Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam memastikan pengawasan yang efektif dan keterbukaan informasi menjadi krusial untuk menjawab keraguan publik dan memastikan tujuan mulia pembentukan Danantara dapat tercapai.
.png)
.jpg)
