POSKOTA.CO.ID - Mulai ramai soal kontroversi seputar Danantara, badan pengelola investasi yang akan diluncurkan pemerintah pada 24 Februari 2025. Seruan untuk menarik uang dari bank BUMN menjadi viral setelah isu ini mencuat.
Belakangan, media sosial X dihebohkan dengan ajakan para warganet untuk menarik uang mereka dari bank BUMN.
Seruan ini muncul setelah isu tentang Danantara, badan pengelola investasi yang direncanakan diluncurkan oleh pemerintah, menjadi viral.
Beberapa pengguna media sosial bahkan membandingkan potensi Danantara dengan skandal keuangan besar seperti 1MDB yang terjadi di Malaysia.
Baca Juga: Mengapa Danantara Bisa Jadi Solusi Utama dalam Mengatasi Masalah Korupsi dan Investasi di Indonesia?
Sejumlah warganet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan Danantara. Seorang pengguna dengan akun @yudha*** berpendapat bahwa pemerintah telah ceroboh dalam mengelola masalah ini, yang kemudian memicu gerakan untuk menarik uang dari bank BUMN.
“Gara-gara pemerintah tolol, berita soal Danantara malah jadi aksi ‘tarik duit di bank BUMN,’” cuitnya.
Sementara itu, akun lainnya, @grebekwar***, memberikan saran agar orang-orang yang memiliki rekening di bank BUMN segera memindahkan dananya ke rekening baru untuk menghindari biaya administrasi.
“Yang payroll-nya pakai bank BUMN: bikin rekening lagi dan tarik semua uang lu ke rekening itu saat lu gajian,” tulisnya.
Tidak sedikit yang lebih tegas menyerukan langkah drastis. “Yang nyimpan uang di bank BUMN mending run bestie runnnnn,” tulis akun @addict****.
Lantas, apa sebenarnya Danantara dan mengapa kemunculannya begitu kontroversial?
Danantara adalah badan pengelola investasi yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.
Tujuan utamanya adalah mengelola dividen BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui instrumen investasi, seperti saham, obligasi, properti, dan infrastruktur.
Menurut Ferry Irwandi, seorang YouTuber asal Jambi yang kerap membahas politik, konsep Danantara bertujuan agar dividen BUMN tidak langsung digunakan untuk belanja negara, tetapi terlebih dahulu diinvestasikan untuk meningkatkan nilainya.
"Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dikasih ke APBN terus duitnya dipakai buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya nggak dipakai langsung untuk belanja, tapi diinvestasikan dulu," jelas Ferry.
Namun, konsep ini juga mendapat sorotan. Walau terlihat menjanjikan, Ferry menekankan bahwa jika gagal, dampaknya bisa sangat besar bagi ekonomi Indonesia.
Jika investasi yang dikelola oleh Danantara tidak menghasilkan keuntungan, kerugian bisa merembet ke BUMN dan memperburuk kondisi keuangan negara.
Isu terkait Danantara semakin memanas setelah revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disetujui oleh DPR pada 4 Februari 2025.
Baca Juga: Cara Cek Sisa Angsuran KUR BRI Secara Online, Mudah dan Praktis!
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemangkasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit BUMN, yang kini hanya dapat dilakukan jika diminta oleh DPR. Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus diawasi dengan ketat, termasuk melibatkan mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan dalam proses pengawasan ini.