Pencairan bantuan PKH melalui Bank BRI periode Januari-Maret 2025 difokuskan untuk wilayah:
- Bali: Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung
- Banten: Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang
- Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu
- DKI Jakarta: Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu
- Jawa Barat: Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya
- Jawa Tengah: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung
- Jawa Timur: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sampang
Selain proses pencairan, Kementerian Sosial juga mengumumkan percepatan proses graduasi bagi penerima bantuan sosial.
Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, menyatakan dalam upacara apel pagi di Kantor Kementerian Sosial bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) dan memastikan bantuan sosial tidak menjadi ketergantungan jangka panjang.
Hal ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan tersusunnya data terintegrasi ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk pemberantasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif.
Pencairan bantuan sosial tahap pertama tahun 2025 yang melibatkan bansos PKH dan BPNT telah memberikan angin segar bagi ribuan keluarga di berbagai daerah.
Dengan penyaluran melalui Bank BNI, Mandiri, dan BRI, pemerintah memastikan bahwa bantuan dapat diakses secara luas.
Selain itu, upaya percepatan proses graduasi penerima manfaat diharapkan dapat mendorong kemandirian dan mengoptimalkan penggunaan bantuan sebagai solusi sementara, bukan sebagai ketergantungan jangka panjang.
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci dalam mewujudkan intervensi yang tepat sasaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Informasi lebih lanjut dan pemantauan wilayah pencairan akan terus disampaikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan terkini dari program bantuan sosial ini.
