Tuntutan BEM SI dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’, Dari Efisiensi Kabinet Merah Putih hingga Evaluasi MBG

Senin 17 Feb 2025, 18:17 WIB
Aksi demonstrasi'Indonesia Gelap' pada Senin, 17 Februari 2025. (Sumber: X/@jackjackparrr)

Aksi demonstrasi'Indonesia Gelap' pada Senin, 17 Februari 2025. (Sumber: X/@jackjackparrr)

Selain itu, mereka juga menuntut agar revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan dibatalkan, karena khawatir akan menambah kendala dalam penegakan hukum dan memperburuk sistem keamanan nasional.

Kemudian, tak kalah penting soal kebijakan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak diterapkan secara efektif.

BEM SI menuntut evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program tersebut, yang dianggap belum optimal dalam mengatasi masalah gizi buruk di kalangan masyarakat kurang mampu.

Mereka juga menyuarakan perlunya penciptaan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak dasar yang selama ini masih terabaikan.

Selain itu, terdapat penolakan terhadap revisi UU Minerba yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, serta tuntutan untuk menghapuskan dwifungsi militer di sektor sipil.

Para mahasiswa juga meminta, agar reformasi Polri dilakukan secara serius supaya institusi kepolisian semakin profesional dan tidak menjadi alat politik yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, Ketua BEM UI, Iqbal Chiesa juga menegaskan beberapa poin dalam video pernyataannya yang diunggah di Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Baca Juga: Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute Buntut Unjuk Rasa di Patung Kuda, Ini Daftarnya

"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," ungkap Iqbal.

BEM UI turut menyampaikan beberapa tuntutan yang mendesak, di antaranya adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.

Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat dan justru merugikan sektor-sektor yang sangat membutuhkan anggaran, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, mereka juga mendesak agar wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus dibatalkan dan segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen yang sampai saat ini belum terealisasi dengan baik.

Berita Terkait

News Update