POSKOTA.CO.ID – Kepala BMKG Dwikorita Karnawati jelaskan, layanan informasi gempa dan tsunami kepada masyarakat tidak akan terpengaruh adanya efisiensi anggaran.
Hal tersebut diungkapkannnya saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025 dalam pembahasan pembagian dana setelah efisiensi.
Ini dilakukan oleh Dwikorta untuk menanggapi keresahan masyarakat yang sempat khawatir layanan BMKG akan terimbas pemotongan anggaran.
Baca Juga: BMKG Peringatkan di Wilayah Ini Berpotensi Terjadi Banjir Rob
Diketahui bahwa BMKG sebelumnya mendapat pemotongan anggaran sekitar 50 persen atau senilai Rp1,4 triliun oleh pemerintah pusat.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah Tahun Anggaran 2025, ada pengehematan Rp306,69 triliun.
BMKG selaku salah satu lembaga negara memang terkena imbasnya. Awalnya, BMKG akan mendapat anggaran senilai Rp2,826 Triliun.
Disebut-sebut bahwa akses informasi BMKG kepada masyarakat mungkin terpengaruh oleh adanya pemotongan anggaran tersebut.
Baca Juga: Hati-hati yang Liburan di Bali, BMKG Keluarkan Peringatan Ketinggian Ombak Bisa Capai 4 Meter
Program Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG), atau program layanan operasional masyarakat ini mencakup pengelolaan gempa bumi dan tsunami.
Anggaran awal yakni Rp1,5 triliun sebelum efisiensi, berubah menjadi menjadi Rp372 miliar setelah adanya efisiensi.
.jpg)
.jpg)
