POSKOTA.CO.ID - Media sosial tengah diramaikan mengenai efisiensi anggaran pendidikan tahun 2025 yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Kekhawatiran ini memicu gelombang protes besar di dunia maya, dengan ribuan netizen bersatu menyuarakan aspirasi mereka melalui tagar #SaveKIPKuliah.
Tagar #SaveKIPKuliah menjadi trending topic di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), bersamaan dengan peringatan darurat terkait pemangkasan dana pendidikan.
Peringatan Darurat dengan lambang burung garuda berwarna merah kini kembali bergema disertakan tagar-tagar penolakan tersebut.
Baca Juga: Jadwal dan Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025, 4–28 Februari 2025 SNB, Cek di Sini!
Sebuah unggahan yang menyertakan gambar Peringatan Darurat untuk tagar #SaveKIPKuliah memperlihatkan rincian jumlah efisiensi yang dilakukan pemerintah terhadap anggaran pendidikan.
Data yang beredar menyebutkan bahwa anggaran awal KIP-Kuliah sebesar Rp14.698.109.745.000 telah mengalami pemangkasan sebesar Rp1.310.849.475.000.
Imbasnya, sekitar 663.821 calon penerima baru dan 844.174 mahasiswa ongoing disebut-sebut tidak akan mendapatkan pembayaran pada tahun 2025.
Selain KIP-Kuliah, beberapa beasiswa lain juga disebut terdampak, termasuk Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).
BPI yang awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp194.709.094.000, mengalami pemangkasan sebesar Rp19.470.909.000 (10 persen).
Akibatnya, 12 mahasiswa penerima BPI Luar Negeri untuk program S3 perguruan tinggi akademik dari total 33 orang dikabarkan terancam tidak mendapatkan pencairan dana, sehingga berpotensi terlantar di luar negeri.
Lebih lanjut, Beasiswa ADIK yang ditujukan untuk mahasiswa dari wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP), juga mengalami pemangkasan.
Dengan pagu awal sebesar Rp213.730.320.000, anggaran beasiswa ini dikurangi sebesar Rp21.373.032.000, yang berpotensi mengurangi jumlah mahasiswa penerima dari target awal sebanyak 27.522 orang.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin mempersempit akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat yang sudah terpinggirkan.
Baca Juga: Tips Jitu Agar Pengajuan KUR BRI 2025 Disetujui tanpa Ditolak Meskipun Beda Domisili, Begini Caranya
Netizen Desak Pemerintah Batalkan Pemangkasan
Banyak pihak menilai bahwa pemangkasan ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia unggul.
Beberapa di antaranya juga mengajak mahasiswa untuk menggelar aksi nyata dalam menyampaikan protes, baik secara online maupun melalui demonstrasi di berbagai kampus.
Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan ini menjadi sorotan tajam, tidak hanya dari mahasiswa dan netizen, tetapi juga dari berbagai organisasi pendidikan dan aktivis sosial.
Baca Juga: Apa Bedanya PIP dengan KIP? Simak Penjelasan Lengkapnya dalam Informasi Berikut ini
Mereka menilai bahwa, kebijakan ini akan memperburuk ketimpangan akses pendidikan dan menghambat kesempatan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi.
Seruan untuk menolak pemangkasan dana Pendidikan juga semakin gencar, dengan banyak pengguna media sosial menyuarakan aspirasi menggunakan tagar tambahan seperti #DaruratPendidikan dan #TurunkanUKTPTN.
