Peringatan Darurat Menggema Lagi! Netizen Ramai-ramai Suarakan Tagar Save KIP Kuliah

Kamis 13 Feb 2025, 19:52 WIB
Peringatan darurat soal efisiensi anggaran pendidikan tahun 2025 yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. (Sumber: X/@cloudnskye)

Peringatan darurat soal efisiensi anggaran pendidikan tahun 2025 yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. (Sumber: X/@cloudnskye)

POSKOTA.CO.ID - Media sosial tengah diramaikan mengenai efisiensi anggaran pendidikan tahun 2025 yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Kekhawatiran ini memicu gelombang protes besar di dunia maya, dengan ribuan netizen bersatu menyuarakan aspirasi mereka melalui tagar #SaveKIPKuliah.

Tagar #SaveKIPKuliah menjadi trending topic di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), bersamaan dengan peringatan darurat terkait pemangkasan dana pendidikan.

Peringatan Darurat dengan lambang burung garuda berwarna merah kini kembali bergema disertakan tagar-tagar penolakan tersebut.

Baca Juga: Jadwal dan Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025, 4–28 Februari 2025 SNB, Cek di Sini!

Sebuah unggahan yang menyertakan gambar Peringatan Darurat untuk tagar #SaveKIPKuliah memperlihatkan rincian jumlah efisiensi yang dilakukan pemerintah terhadap anggaran pendidikan.

Data yang beredar menyebutkan bahwa anggaran awal KIP-Kuliah sebesar Rp14.698.109.745.000 telah mengalami pemangkasan sebesar Rp1.310.849.475.000.

Imbasnya, sekitar 663.821 calon penerima baru dan 844.174 mahasiswa ongoing disebut-sebut tidak akan mendapatkan pembayaran pada tahun 2025.

Selain KIP-Kuliah, beberapa beasiswa lain juga disebut terdampak, termasuk Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).

BPI yang awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp194.709.094.000, mengalami pemangkasan sebesar Rp19.470.909.000 (10 persen).

Akibatnya, 12 mahasiswa penerima BPI Luar Negeri untuk program S3 perguruan tinggi akademik dari total 33 orang dikabarkan terancam tidak mendapatkan pencairan dana, sehingga berpotensi terlantar di luar negeri.

News Update