Karena kata dia, kalau memang TPA itu masih diaktifkan, maka ia dan masyarakat Cikedal terutama warga yang ada di desa penyangga TPA, meminta adanya perbaikan dan optimalisasi teknis di lapangan, baik pembangunannya dan kejelasan administrasinya.
"Kemudian, kalau memang sudah tidak diaktifkan lagi, dasarnya apa.?. Kami meminta pihak KLHK untuk turun ke lokasi mengaudit serta memeriksa kondisi fisik TPA Bojongcanar," katanya.
"Karena selama puluhan tahun beroperasi TPA Bojongcanar, kami masyarakat Cikedal hanya mendapatkan dampak negatif nya saja," sambungnya
Sementara lanjut dia, pihak Pemkab Pandeglang melalui DLH telah menikmati hasil retribusi TPA tersebut.
"Dan selama puluhan tahun TPA itu berjalan, kami merasa dirugikan dan kami meminta adanya ganti rugi selama TPA Itu berjalan," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Winarno, enggan memberikan keterangan terkait masalah TPA Bojongcanar.
