Untuk itu AJI pun menyampaikan sejumlah tuntutan untuk pemerintah dan manajemen RRI/TVRI. Salahsatunya AJI mendesak dilakukan peninjauan kembali kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak pada PHK massal kontributor RRI dan TVRI.
Baca Juga: Termasuk Deddy Corbuzier, Deretan Stafsus Menhan Dipertanyakan Netizen: Katanya Efisiensi Anggaran?
Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan peran vital mereka dalam penyampaian informasi kepada publik. "Menuntut pemulihan hak-hak dan kesejahteraan para kontributor yang di-PHK, termasuk kompensasi yang adil dan dukungan untuk transisi ke pekerjaan lain," tambahnya.
Lalu, AJI pun mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemangkasan anggaran dan PHK serta melibatkan perwakilan pekerja dalam diskusi tersebut.
"Kepada manajemen RRI dan TVRI, AJI Indonesia meminta mereka untuk memikirkan ulang kebijakan melakukan PHK terhadap para jurnalis dan awak media lainnya dengan pertimbangan," paparnya.
Pertimbangan tersebut adalah penurunan kualitas dan kuantitas konten yang disajikan oleh RRI dan TVRI akibat adanya PHK massal. Hal ini dinilai dapat mengurangi akses masyarakat, terutama di daerah terpencil terhadap informasi yang akurat dan beragam.
Kemudian, dengan berkurangnya jumlah kontributor, AJI menilai penyebaran informasi di daerah terpencil yang selama ini bergantung pada RRI dan TVRI akan terhambat serta meningkatkan kesenjangan informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Adapula dampak bagi keluarga kontributor yang di-PHK dari sisi kesulitan ekonomi. AJI menilai, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga kontributor. Hal itu dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
"PHK juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, seperti stres dan kecemasan, baik bagi kontributor yang terdampak maupun anggota keluarga mereka. Selain itu, status pengangguran dapat mempengaruhi hubungan sosial dan menurunkan kepercayaan diri," tegas Nany.
