POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) yang akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Data ini merupakan hasil penggabungan dari tiga basis sumber data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pendataan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Proses pemadanan dilakukan baik secara individu maupun keluarga dengan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel pada Minggu, 9 Februari 2025. berikut informasi selengkapnya.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa DTSEN bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos serta membangun basis data profil sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Selain itu, DTSEN akan menjadi satu-satunya data yang digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.
Perbaikan Akurasi Data Bansos
Dalam proses transisi dari DTKS ke DTSEN, pemerintah mengantisipasi dua jenis kesalahan, yaitu exclusion error dan inclusion error. Exclusion error terjadi ketika individu yang seharusnya menerima bansos tidak masuk dalam daftar penerima, sementara inclusion error terjadi saat seseorang yang tidak layak justru menerima bantuan.
Untuk mengatasi hal ini, pemadanan dan peringkat data akan dilakukan guna memastikan keakuratan penerima bansos berdasarkan kondisi terbaru.
Menteri Sosial menambahkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kapan DTSEN dapat digunakan sebagai pedoman resmi dalam penyaluran bansos.
Proses prapenyaluran telah dimulai sejak Februari 2024, dengan serangkaian tahapan seperti uji petik, verifikasi, validasi, serta penetapan calon penerima manfaat dan lembaga penyalur. Penyaluran bansos serentak dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2024.
Langkah Mitigasi Risiko
Pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul, termasuk keterlambatan penyaluran, klaim keberatan dari penerima manfaat, serta kemungkinan protes dari masyarakat.
Upaya mitigasi ini mencakup pengecekan ulang data, keterlibatan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta pembentukan satuan tugas di berbagai tingkatan.
Selain itu, pemerintah menyediakan kanal pengaduan melalui call center 171 dan aplikasi Cek Bansos guna menampung keluhan serta masukan dari masyarakat.
Program Graduasi Penerima Bansos
Selain memastikan ketepatan sasaran bansos, pemerintah juga merancang strategi pemberdayaan untuk mendorong graduasi penerima bansos.
Setiap tahun, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ditargetkan untuk menggraduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan harapan lebih dari 330.000 KPM bisa keluar dari program bansos setiap tahunnya.
Graduasi ini terbagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, penerima masih mengikuti program pemberdayaan dari Kementerian Sosial, sementara pada tahap kedua, mereka akan dialihkan ke kementerian atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan mereka.
Penerima yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah akan mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, sedangkan mereka yang ingin bekerja akan dibantu dalam mendapatkan keterampilan dan akses ke pasar kerja.
Dengan adanya DTSEN, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Demikian informasi mengenai Pemerintah gunakan data tunggal sosial ekonomi untuk penyaluran bansos terbaru, semoga bermanfaat.
.png)
