Jika ada ketidaksesuaian di lapangan, masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui jalur formal maupun partisipatif. Pemerintah daerah, termasuk bupati, wali kota, dan pendamping sosial, juga akan dilibatkan dalam proses verifikasi ulang.
Baca Juga: Kapan Pencairan Dana Bansos BPNT Tahap 1 Tahun 2025? Cek dengan Langkah Mudah Ini
“Setiap tiga bulan, sebelum penyaluran bantuan, data akan diperiksa ulang agar lebih akurat. Kami ingin memastikan bahwa bansos diberikan kepada yang benar-benar berhak,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis karena setiap hari ada perubahan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, bahkan warga yang pergi ke luar negeri tanpa pemberitahuan.
“Pemutakhiran data sangat penting dan harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah,” pungkasnya.
Dengan adanya pemutakhiran data ini, diharapkan program bansos dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
