Yonih Meninggal setelah Tenteng Gas dari Pangkalan

Selasa 04 Feb 2025, 13:32 WIB
Warga mengepung truk pengangkut gas LPG 3 kg di Tigaraksa, Tangerang (Sumber: Poskota/Veronica)

Warga mengepung truk pengangkut gas LPG 3 kg di Tigaraksa, Tangerang (Sumber: Poskota/Veronica)

Pemilik pangkalan gas di Cimahi, Ivan Armansyah, mengakui adanya lonjakan permintaan sejak aturan larangan penjualan eceran diberlakukan. Menurutnya, sistem baru ini membuat banyak warga panik dan khawatir tidak kebagian gas. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak karena stok dari agen juga terbatas. "Pangkalan saya cuma dapat 100 tabung. Untuk UMKM dikasih dua tabung, rumah tangga cuma satu tabung," jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kota Cimahi, Hella Haerani, menegaskan, tidak ada pengurangan stok gas melon. Dia menyebut hambatan hanya terjadi pada distribusi ke pangkalan. "Sempat dihadang warga, tapi sekarang distribusi sudah merata," katanya.

Saat ini, pihaknya juga melakukan pengendalian harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp16.600 per tabung. "Pangkalan tidak boleh menaikkan harga. Jika melanggar, bisa kena sanksi pencabutan izin dari Pertamina," ucapnya.

Pangkalan Tidak Siap

Pengelola pangkalan gas di Bekasi Timur, Fery, 40 tahun, mengaku tidak siap dengan skema distribusi yang melarang warung eceran menjual gas melon. "Saya kurang setuju, karena selama ini warga bisa beli di warung dekat rumah. Kalau harus ke pangkalan, pasti lebih jauh dan lebih repot," kata dia.

Fery menjelaskan, selama ini dia mendistribusikan gas ke sejumlah pengecer di wilayah Kartini. Setiap warung biasanya mendapatkan jatah empat hingga lima tabung gas. Harga gas di pangkalannya dipatok Rp19 ribu per tabung. Namun, ia tidak mengetahui berapa harga jual di tingkat pengecer. "Kalau di pangkalan Rp19 ribu, mungkin di warung selisih tiga ribu rupiah," tambahnya.

Adi, 42 tahun, pengelola pangkalan di Margahayu, Bekasi Timur, juga mengaku tidak sepakat dengan aturan baru ini. "Tidak setuju, sekarang warga jadi bingung cari gas," katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dulu melakukan sosialisasi yang lebih jelas sebelum menerapkan kebijakan ini. "Pengecer yang biasanya jual ke warung-warung sekarang enggak bisa, khususnya di wilayah sini. Pasti bakal terganggu," ujarnya.

Adi juga mengaku belum siap dengan peralihan sistem distribusi ini. "Ada yang komplain, tapi masih jarang. Cuma memang aturan ini kurang efektif," kata dia.

Berita Terkait

News Update