POSKOTA.CO.ID – Pada tanggal 1 Februari 2025, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan baru yang mengatur penjualan LPG 3 kg.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memastikan bahwa LPG subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Oleh karena itu, simak terus artikel ini sampai tuntas untuk mengetahui informasi selengkapnya.
Baca Juga: Pangkalan Gas di Bekasi Tak Setuju Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg
Pendaftaran Pangkalan untuk Pengecer
Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah kewajiban bagi pengecer untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi.
Pendaftaran ini dilakukan melalui sistem online yang dikenal sebagai Single Submission (OSS).
Dengan mendaftar, pengecer akan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) yang diperlukan untuk menjual LPG 3 kg.
Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik penjualan yang tidak sesuai dan memastikan bahwa LPG subsidi hanya dijual oleh pihak yang terdaftar.
Baca Juga: Masyarakat Sibuk Mengantri Gas LPG 3 Kilogram, Menteri ESDM Bahlil Kekeuh Tidak Ada Kelangkaan Gas
Distribusi Langsung ke Konsumen
Kebijakan baru ini juga mengubah cara distribusi LPG 3 kg yang pasti akan memengaruhi penjualan LPG 3 kg.
Sebelumnya, LPG sering kali dijual melalui perantara, namun kini distribusi akan dilakukan langsung dari pangkalan ke konsumen.
Dengan cara ini, diharapkan akan ada peningkatan efisiensi dan akurasi dalam penyaluran LPG.
Masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan LPG, karena sistem distribusi yang lebih terintegrasi akan memudahkan akses.
Baca Juga: Gas LPG 3 Kg Langka, Begini Kata Pemda Tangerang
Masa Transisi
Pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan hingga Maret 2025. Selama periode ini, diharapkan para pengecer dapat beradaptasi dengan kebijakan baru ini.
Setelah masa transisi berakhir, diharapkan seluruh penjualan LPG 3 kg akan dilakukan melalui pangkalan resmi, tanpa adanya pengecer.
Kebijakan baru mengenai penjualan LPG 3 kg di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memastikan subsidi sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait aksesibilitas bagi konsumen, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
.jpg)
