POSKOTA.CO.ID - Pada penyaluran saldo dana bansos PKH dan BPNT 2025 akan ada sejumlah KPM yang tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Masyarakat yang nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berpeluang dapat bantuan sosial (bansos).
Pemerintah menyiapkan dua jenis bansos yang bakal segera dialokasikan kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu.
Kedua bansos tersebut, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baik bansos PKH maupun BPNT disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat dengan membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Penerima Bansos BPNT
Untuk menjadi penerima bansos PKH, selain terdaftar di DTKS, masyarakat juga harus memenuhi kriteria kelayakan menjadi penerima bantuan.
Apabila masyarakat tidak memenuhi sejumlah kriteria orang layak terima bansos, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Bahkan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya menerima subsidi dana dari pemerintah pun bisa tidak mendapatkan bantuan lagi pada periode berikutnya.
Ini terjadi lantaran pemerintah selalu melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang dimiliki KPM untuk memeriksa jika KPM memang masih layak menerima bansos PKH ataupun BPNT .
Jika KPM dirasa sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi dari pemerintah, maka namanya akan dicoret dan diganti dengan penerima yang baru.
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
