"Coba cek, dana pemeliharaan jalan lebih maksimal dibandingkan dengan dana pemeliharaan drenase. Dua tahun terakhir ini nggak begitu banyak kegiatan-kegiatan untuk menormalisasi atau pengerukan, pembersihan saluran air," katanya.
Selain itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta juga harus memperhatikan wilayah-wilayah yang tidak tercover dengan sistem layanan penaggulangan banjir. Salah satunya adalah saluran air di pemukiman-pemukiman padat penduduk.
Sebab, kata dia, tidak menutup kemungkinan saluran air yang ada di pemukiman padat penduduk tidak tersambung dengan sekundernya atau saluran primernya.
"Airnya muter-muter saja di situ. Karena kalau air-air yang ada di kawasan padat, di cekungan, memang kalau tidak bisa dibuang, diangkat ya pakai pompa. Jadi Jakarta ini harusnya memang kota yang banyak pompanya," ucapnya.
Selanjutnya untuk solusi untuk Pemprov Jakarta untuk mengatasi bencana laten ini, kata Yayat, adalah dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur airnya.
Mulai dari normalisasi sungai secara maksimal, dan memperbarui drainase menjadi lebih optimal lagi. Kemudian juga kawasan-kawasan rawan banjir, termasuk wilayah yang sudah tidak bisa ditolong seperti pesisir utara Jakarta.
"Apakah banjir rob bisa diatasi sekarang atau menunggu tanggul laut selesai? Berapa lama warga harus menunggu? Atau janji proyek belum bisa diwujudkan, maka harus ada konsep namanya living harmony with water, berdamai dengan air," ujarnya.
.jpg)
.jpg)
.webp)
