Mengikuti jejak orang tuanya, Teddy memulai karier militernya dengan menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer pada 2011.
Ia menempati sejumlah posisi strategis dalam dunia militer, termasuk menjadi komandan peleton di Batalyon Kopassus, ajudan Kepala Staf Umum TNI, dan perwira operasi di Batalyon-13 Kopassus.
Selain itu, ia pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, serta ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu.
Latar Belakang Pendidikan yang Mengesankan
Selain memiliki karier militer yang cemerlang, Mayor Teddy juga memiliki latar belakang pendidikan yang solid. Ia menyelesaikan studi S-1 di Universitas Jenderal Achmad Yani pada 2012 dan meraih gelar S-2 dari Universitas Indonesia pada 2021.
Selain pendidikan formal, ia juga menjalani pelatihan militer di luar negeri, termasuk Sekolah Intel Australia pada 2015 serta US Army Infantry School, Army Airborne School, dan Army Air Assault School di Amerika Serikat pada 2019.
Pelantikan sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih
Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan anggota Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 menteri. Dalam pengumuman tersebut, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet.
“Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet,” ungkap Presiden Prabowo dalam pengumuman resmi yang disiarkan langsung oleh BTV Live.
Sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung koordinasi antar kementerian serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai visi Kabinet Merah Putih.
Posisi ini menjadi bukti kepercayaan Presiden Prabowo terhadap kompetensi dan dedikasi Mayor Teddy.
Baca Juga: Cara Hapus Komentar Instagram dengan Mudah
Komitmen pada Transparansi dan Good Governance
Sebagai pejabat publik, Mayor Teddy menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menyampaikan laporan kekayaan secara tepat waktu.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
.jpg)
