Pertanyaannya kemudian haruskah sistem pilkada yang dibenahi?Jawabnya itu menjadi salah satu solusi. Mengubah kondisi yang sudah mengakar dengan terindikasinya toleransi politik uang yang kian meningkat, perlu sekiranya mengubah sistemnya secara keseluruhan. Bukan membenahi secara parsial.
Hal baru pada pilkada serentak sejatinya sudah dilakukan, di antaranya dengan menurunkan ambang batas (threshold) pengajuan paslon kepala daerah tak lagi sepert pengajuan paslon pada pilpres.
Di mana, partai politik atau gabungan partai politik minimal memiliki memiliki 20 persen kursi di DPRD atau minimal mengantongi suara sah sebenar 25 persen dari suara sah di daerahnya.
Ketentuan baru mengacu kepada persyaratan paslon independen yang berdasarkan kepada persentase dari total penduduk. Ditetapkan antara 6,5 persen hingga 10 persen.
Namun, penurunan angka ambang batas ini hanya mengatrol jumlah pasangan calon yang lebih variatif, alternatif dan kompetitif. Belum berdampak menghilangkan praktik politik uang.
Jika pembenahan secara total yang dikehendaki, berarti perlu adanya reformasi pada pilkada mendatang. Artinya tidak sebatas merevisi undang – undang tentang pilkada, aturan main soal persyaratan pengajuan pasangan cakada (calon kepala daerah), juga perlu memasukkan aturan yang jelas dan tegas guna mencegah terjadinya politik uang. Tak hanya kepada paslon, juga parpol pendukungnya.
Hal lain, jika ambang batas pengusulan paslon presiden dan wapres, ditiadakan, perlukah merenung untuk menghapus pula ambang batas pencalonan kepala daerah, dengan syarat kualifikasi parpol kian ketat dan meningkat. Selain, membuka opsi kian banyak hadirnya calon independen.
Tak kalah pentingnya pilkada harus mampu memberi perlindungan kepada rakyat, memberi jaminan agar rakyat bebas menentukan pilihan. Negara, pemerintah atau penyelenggara pemilu wajib menjamin masyarakat terbebas dari segala bentuk intimidasi, tekanan, kekerasan, dan black campaign, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Di era sekarang rasanya perlu ditambahkan satu lagi asas pilkada , di luar asas yang sudah ada, yakni rakyat terbebas dari hoax (berita bohong) dan suguhan data fiktif dan manipulatif.
Di negara demokrasi manapun, pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jika melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi. Rakyat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek pemilu (baik pileg, pilpres maupun pilkada), demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu.
Lantas bagaimana dengan wacana agar pemilihan gubernur dilakukan oleh lembaga legislatif? Akan kami coba ulas pada edisi berikut.(Azisoko).
