Beberapa program bansos, seperti PKH, mengutamakan keluarga yang terdapat komponen balita, lansia, atau penyandang disabilitas.
Keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga dengan kriteria ini mungkin tidak lagi berhak menerima bantuan.
4. Validasi Data Sistem yang Tidak Sesuai
Pada tahun 2021, pemerintah mulai menerapkan validasi data melalui sistem, yang mengacu pada data yang sudah ada tanpa survei lapangan.
Beberapa KPM yang tidak sesuai dengan data validasi sistem atau mengalami migrasi data bisa kehilangan hak mereka untuk menerima bantuan sosial.
Jika ada perubahan data atau migrasi sistem, KPM perlu memastikan keakuratan datanya agar tetap terdaftar sebagai penerima bantuan.
5. Memiliki Lebih dari 1 KKS
Jika KPM memiliki lebih dari satu KKS yang digunakan untuk menerima bantuan Bansos yang berbeda seperti PKH dan BPNT, hal ini dapat menunjukkan potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian data.
Hal tersebut dapat menyebabkan pencabutan bantuan karena dianggap sebagai indikasi adanya masalah dalam administrasi atau pemanfaatan bantuan.
6. Wilayah yang Tidak Terjangkau
Beberapa wilayah mungkin tidak terjangkau oleh program bansos karena keterbatasan infrastruktur atau aksesibilitas.
Jika wilayah tempat tinggal KPM tidak tercakup dalam area distribusi bantuan, maka mereka berisiko kehilangan bansos tersebut.
KPM perlu memeriksa dan memastikan wilayah mereka terdaftar dalam penerima manfaat bansos yang ditentukan oleh pemerintah.
Apa yang Harus Dilakukan KPM?
Untuk menghindari pencabutan bantuan, KPM harus memastikan bahwa data yang tercatat pada sistem sesuai dengan keadaan mereka.
.jpg)
.jpg)
.webp)
