POSKOTA.CO.ID - Memasuki tahun 2025, pemerintah kembali menggulirkan berbagai program bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat.
Berbagai jenis bantuan akan segera dicairkan di awal tahun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga diskon tarif listrik.
Dikutip dari kanal YouTube Gania Vlog, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain jadwal pencairan, pemerintah juga mengeluarkan empat himbauan penting yang harus dipahami dan dipatuhi oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Himbauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bansos diterima sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan, tanpa adanya potongan tidak sah dan proses pencairan berlangsung dengan lancar.
Himbauan Pemerintah untuk Penerima Bansos
Adapun beberapa himbauan dari Pemerintah Pusat yang perlu diperhatikan agar pencairan dana bansos berjalan dengan lancar.
1. Rekening KKS Harus Dipegang Sendiri
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib menjaga rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri.
Jangan menyerahkan kartu tersebut kepada pendamping atau orang lain agar terhindar dari potongan liar yang dapat merugikan.
2. Penerimaan Bantuan Secara Utuh
Pastikan bantuan yang diterima adalah secara utuh tanpa adanya potongan. KPM harus secara mandiri mengambil bantuan untuk menghindari adanya potongan yang tidak jelas.
3. Gunakan Bantuan untuk Kebutuhan Pokok
Bantuan yang diterima hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pokok. Hindari penggunaan untuk membeli rokok, pulsa, kosmetik, atau barang-barang yang tidak mendesak.
4. Prioritaskan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan
Bantuan dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti pembelian buku, alat tulis, dan seragam.
Selain itu, bantuan social juga dapat digunakan untuk kebutuhan kesehatan, khususnya bagi lanjut usia (lansia).
Daftar Jenis Bansos di Awal Tahun 2025
Berikut ini adalah rincian lengkap mengenai jadwal dan jenis bantuan sosial yang akan cair pada awal tahun 2025.
1. PKH (Program Keluarga Harapan)
Pencairan PKH tahap pertama dijadwalkan mulai Januari 2025. Bantuan ini mencakup alokasi untuk bulan Januari dan Februari.
Penerima manfaat yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih diprediksi akan menerima pencairan setiap dua bulan sekali.
Subsidi PKH sendiri diberikan kepada keluarga dengan kategori tertentu seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.
2. Bantuan Pangan Beras 10 Kg
Pemerintah juga akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg kepada masyarakat.
Pencairan bantuan ini akan dilakukan pada Januari dan Februari 2025. Bantuan ini bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di tengah ketidakpastian ekonomi.
3. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako tahap pertama akan dicairkan secara ganda pada awal tahun 2025.
Penerima manfaat akan mendapatkan dana bansos Rp400.000 untuk alokasi Januari dan Februari.
Pencairan ini diprediksi berlangsung setiap dua bulan sekali, yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi.
4. PIP (Program Indonesia Pintar)
Program Indonesia Pintar (PIP) akan kembali disalurkan kepada siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Di tahun 2025, bantuan ini akan dicairkan dalam tiga tahap. Orang tua atau wali murid diimbau memastikan rekening PIP telah diaktivasi agar dana bantuan dapat dicairkan tepat waktu.
5. Diskon Tarif Listrik 50 Persen
Pemerintah melalui PLN memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA.
Diskon ini berlaku otomatis, di mana pelanggan prabayar akan langsung mendapatkan potongan saat pembelian token listrik, sementara pelanggan pascabayar akan mendapat pengurangan pada tagihan bulanan.
Itulah beberapa informasi lengkap terkait jadwal pencairan bantuan sosial yang diprediksi cair tahun 2025.
DISCLAIMER: Penting untuk diketahui bahwa seluruh proses teknis yang berkaitan dengan penetapan penerima, verifikasi data, hingga pencairan bansos sepenuhnya diatur oleh Pemerintah.
