POSKOTA.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengumumkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) selama lebih dari sembilan tahun akan segera dievaluasi ulang.
Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kelayakan mereka dalam melanjutkan penerimaan bantuan sosial berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru.
Dana bansos sebesar Rp600.000 ditujukan untuk KPM dengan komponen lansia (usia 60 tahun keatas) dan penyandang disabilitas yang data dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP nya telah terverifikasi ulang oleh pemerintah dan terdata sebagai penerima manfaat berdasarkan dalam data yang dikelola oleh Kemensos.
Pencairan bantuan dana sosial segera dilakukan, dan dana tersebut akan disalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank-bank milik negara, seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri.
Baca Juga: Daftar Bansos yang Akan Cair Januari 2025, Inilah Jadwal Selengkapnya
Penerima manfaat dapat memeriksa status pencairan bantuan mereka dengan mengakses laman resmi cekbansos Kemensos, menggunakan data wilayah, nama lengkap, dan NIK yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
PKH adalah salah satu program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat.
Program ini membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, terutama untuk anak-anak, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.
Menurut informasi yang dilansir dari channel YouTube 'Naura Vlog' pada, 11 Januari 2025, terkait proses resertifikasi akan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Sebanyak 410.162 KPM terdata untuk dievaluasi, dengan 338.662 KPM telah terpetakan oleh pendamping sosial. Sisanya masih dalam proses pemetaan dan akan segera di-update.
Pendamping sosial di wilayah yang terpilih akan melakukan survei kondisi terbaru, termasuk menilai perubahan fisik rumah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.