Dengan sistem perbankan, pemerintah dapat memantau alur penggunaan dana BLT secara transparan dan akuntabel.
Transparansi dan Kontribusi Anak Bangsa dalam Pengembangan Sistem
Luhut menekankan bahwa sistem baru ini dikembangkan sepenuhnya oleh anak bangsa, melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peruri, dan Telkom.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan potensi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. "Sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia. Tidak seperti e-KTP yang mau tender sekian triliun, enggak ada itu," tegasnya.
Efisiensi Anggaran Negara Melalui Digitalisasi Bansos
Menurut Septian Hario Seto yang ditemui dalam kesempatan yang sama, anggota dan Sekretaris Eksekutif DEN, inisiatif digitalisasi penyaluran bansos adalah bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Dengan sistem digital, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Seto menjelaskan bahwa e-katalog dan sinkronisasi data penerima bansos akan berperan penting dalam mengurangi inefisiensi.
Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan proses penyaluran bansos yang lebih transparan dan efisien, sehingga belanja negara dapat dioptimalkan dan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Kesimpulan
Pemerintah mengambil langkah maju dengan skema baru penyaluran BLT yang memanfaatkan Govtech dan barcode.
Inisiatif ini didesain untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, transparansi proses penyaluran, dan memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Melalui penerapan teknologi dan pengawasan audit yang ketat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat.
Digitalisasi penyaluran bantuan sosial juga diharapkan dapat menekan angka inefisiensi dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.