POSKOTA.CO.ID - Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia memperkenalkan skema baru dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sistem ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi dalam distribusi bantuan sosial, seperti penyalahgunaan dana atau penerima yang tidak sesuai.
Dilansir dari kanal Youtube Naura Vlog, bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai melainkan melalui sistem berbasis barcode.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, dan akurasi dalam penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Dana Bansos BLT BBM Rp600.000 Siap Disalurkan Pada Masyarakat Kategori Ini, Cek Informasinya
Dalam pelaksanaannya, setiap penerima BLT akan mendapatkan barcode yang terhubung dengan rekening bank yang telah dibuka sebelumnya.
Barcode ini menjadi kunci untuk mengakses bantuan dan hanya dapat digunakan di toko-toko atau warung yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Melalui mekanisme ini, dana BLT yang diterima tidak bisa digunakan untuk keperluan selain kebutuhan pokok, seperti membeli bahan makanan tertentu.
Contohnya, penerima dapat membeli beras, telur, ayam, atau minyak goreng sesuai daftar barang yang telah ditentukan.
Pemerintah memastikan setiap transaksi tercatat secara otomatis, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi penggunaan dana.
Langkah-Langkah Penyaluran BLT BBM 2025
- Pembukaan Rekening Bank
Setiap penerima bantuan diwajibkan membuka rekening bank yang akan digunakan untuk menyalurkan dana BLT. Rekening ini terintegrasi dengan sistem barcode untuk mempermudah pengelolaan dana. - Distribusi Barcode
Setelah rekening dibuka, pemerintah akan memberikan barcode khusus kepada penerima manfaat. Barcode ini bersifat personal dan hanya bisa digunakan oleh pemiliknya. - Belanja di Toko Mitra
Penerima bantuan dapat menggunakan barcode tersebut untuk membeli kebutuhan pokok di toko atau warung mitra pemerintah. Harga barang sudah ditentukan sebelumnya agar bantuan dapat digunakan secara optimal. - Pemantauan Transaksi
Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan barcode akan langsung tercatat dalam sistem. Pemerintah dapat memantau secara real-time penggunaan dana, memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk kebutuhan dasar.
Meski memiliki banyak keunggulan, penerapan skema baru ini tentu dihadapkan pada sejumlah tantangan.