DPRD Jakarta Minta Pengawasan Ketat Anggaran Pelaksanaan MBG

Jumat 10 Jan 2025, 19:31 WIB
Sejumlah siswa menyantap menu makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional di ruang kelas SDN Slipi 15, Jakarta Barat, Senin, 6 Januari 2025. (Sumber: Poskoata/ Bilal Nugraha Ginanjar)

Sejumlah siswa menyantap menu makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional di ruang kelas SDN Slipi 15, Jakarta Barat, Senin, 6 Januari 2025. (Sumber: Poskoata/ Bilal Nugraha Ginanjar)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Khoirudin meminta pengawasan ketat terhadap anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang dikucurkan pemerintah pusat.

Menurut dia, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat itu dimaksimalkan untuk pelaksanaan MBG.

"Kami DPRD menyiapkan anggaran untuk mensupport ini, karena kami supporting pemerintah pusat. Tapi memang butuh pengawasan, tugas kita mengawasi agar program ini berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan," jelas Khoirudin kepada wartawan, Jumat 10 Januari 2025.

Meski demikian, politisi PKS ini tidak membeberkan secara pasti berapa anggaran yang didapat dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan MBG di Jakarta tersebut.

Baca Juga: Pemberian Susu dalam Program MBG Dikeluhkan SLB Negeri 5 Jakarta

"Ini kan program pemerintah, makan bergizi gratis ini," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Jakarta fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta nantinya dapat melakukan pengawasan ketat alokasi anggaran tersebut.

"Maka tentu yang menjadi leading sektor adalah Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan kepada sekolah membuat anggaran itu efektif, efisien, dan tidak disalahgunakan atau tidak mubajir," kata Taufik melalui pesan singkat, Selasa 7 Januari 2025.

Taufik membeberkan bahwa alokasi anggaran untuk program MBG di Jakarta sudah disiapkan. Hanya saja tidak dibeberkan secara rinci berapa alokasi anggaran yang dipasok dari pemerintah pusat itu.

Ia hanya menyebut bahwa dana alokasi anggaran dari pemerintah pusat itu disiapkan untuk per tahun dan masuk ke biaya tak terduga (BTT).

"Pertahun, kalau biaya tak terduga itu pertahun, anggaran 2025," ucap dia.

Berita Terkait
News Update