"Menurut saya yang paling penting adalah program Kartu Jakarta Pintar ini itu harus diaudit. Jadi audit itu kan jelas, diaudit semuanya. Jadi misalnya dananya ini berapa, termasuk penerimanya ini siapa, dari situ akan kelihatan berapa persen yang tepat sasaran," kata Ubaid melalui sambungan telepon, Jumat, 13 Desember 2024.
Soal penyaluran bansos KJP yang tidak tepat sasaran, Ubaid berujar bahwa ini merupakan persoalan lama yang seharusnya bisa diselesaikan jika pemerintah serius menangani masalah ini.
Apalagi, kata dia, KJP Plus merupakan program khusus yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat berkaitan dengan akses pendidikan.
Maka dari itu, ia menilai audit menjadi salah saru peranan penting untuk memastikan penyaluran bansos KJP Plus bisa dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran.
"Jangan-jangan ada hal penting yang belum ter-cover di KJP misalnya. Maka itu bisa ditambah komponennya, atau misalnya mekanisme ini lemah untuk diselewengkan, atau disalahgunakan dan lain-lain," kata Ubaid.
Sebab menurut Ubaid, KJP Plus merupakan program bansos pemerintah yang dinilai dapat membantu masyarakat kelas bawah untuk dapat mengakses pendidikan yang layak.
"Cuma di lapangan ada banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, hadapi soal tidak tepat sasaran atau salah sasaran," ujarnya.
.jpg)
.jpg)
.webp)
