POSKOTA.CO.ID - Kementrian Agama diminta secara khusus Presiden Prabowo Subianto dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 mendatang. Bahkan dalam penyelenggaran ibadah haji tersebut Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut dalam pengawasan prosesnya.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat dengan komisi VIII DPR RI pada Selasa, 7 Januari 2025. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat guna menghindari segala potensi penyelewengan.
Dikatakan Dasco, Presiden memberikan perhatian khusus pada Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) dalam penyelenggaraan haji.
“Kita harus lebih waspada terhadap temuan-temuan Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya, yang mengungkap adanya manipulasi slot jemaah. Hal ini menyebabkan mereka yang berhak berangkat justru tidak mendapatkan haknya secara penuh,” ungkap Dasco.
Dasco juga dalam hal ini menyampaikan apresiasi Presiden terhadap kinerja Panitia Kerja atau Panja Haji 2025 yang berhasil menurunkan biaya haji. Hal ini mengingat, kondisi ketika kini dalam situasi tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar.
“Ini menjadi bukti bahwa kerja-kerja DPR. Terutama melalui pansus, bermanfaat dalam mengevaluasi penyelenggaraan haji,” paparnya.
Dengan adanya peningkatan pengawasan ini diharapkan Presiden dapat memastikan pelaksanaan haji 2025 berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan. "Sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir haknya dirugikan," pesan Dasco.
