Ambang batas syarat minimal pengusulan pasangan capres-cawapres tiada lagi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ketentuan yang menyebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol minimal memiliki jumlah kursi 20 persen di DPR atau memperoleh suara sah nasional sedikitnya 25 persen pada pemilu sebelumnya, untuk mengusulkan pasangan capres-cawapres.

“Artinya, setelah ambang batas terhempas, parpol bebas mengusulkan jagonya untuk maju pilpres,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.

“Bukan hanya bebas mengusulkan pasangan capres-cawapres, tetapi parpol peserta pemilu wajib mengusulkan. Jika tidak, akan dicoret dari daftar peserta pemilu berikutnya,” tambah Yudi.

“Yah, kalau wajib mengusulkan paslon presiden dan wapres, sudah berlaku sejak lama. Jika tidak punya calon sendiri, ya mendukung paslon yang diusung parpol lain. Itu yang disebut koalisi,” jelas mas Bro.

“Berarti, meski tak ada lagi ambang batas, koalisi masih mungkin terjadi ya?,” tanya Heri.

“Sangat mungkin terjadi. Bedanya, jika yang berlaku sekarang, koalisi parpol dibangun guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Pada pilpres ke depan, lebih karena tidak memiliki kader internal parpol yang layak dimajukan,” kata mas Bro.

“Menurut saya sih, koalisi yang model kayak gini kayaknya kecil. Sebab, ada kebanggaan bagi parpol ingin menampilkan kader internalnya sebagai capres. Biasanya petinggi parpol seperti ketua umum yang nyapres,” urai Heri.

“Iya sepertinya masing – masing parpol akan berlomba mengusung jagoannya menjadi capres-cawapres. Dapat diduga paslon akan banyak pilihan. Nggak cuma dua atau tiga seperti sekarang,” kata Yudi.

“Dengan banyaknya paslon membuka peluang menjamurnya pemodal politik mendanai paslon. Karena kita tahu, tak semua paslon memiliki modal finansial yang kuat,” kata mas Bro.

“Betul Bro. Maju pilpres butuh modal sangat besar. Tak hanya tenaga dan pikiran. Tidak cukup melengkapi setumpuk dokumen, tak kalah pentingnya adalah doku alias fulus,” kata Heri.

“Tapi cukong politik lazimnya akan mempertimbangkan paslon mana yang berpeluang menang. Tentu yang memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan elektabilitas tinggi,” kata Yudi.