Selain BPNT, bantuan reguler lain seperti PKH juga tetap berjalan tahun ini. PKH ditargetkan untuk KPM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.
Proses validasi dan pemadanan data terus dilakukan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tahun ini akan diintegrasikan dengan data dari kementerian lain untuk menciptakan "Data Tunggal Sosial Ekonomi."
Beberapa bantuan non-reguler seperti bantuan permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas, bantuan untuk yatim piatu, serta bedah rumah (RST) juga telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2025.
Subsidi listrik 50% bagi pelanggan rumah tangga PLN 450-2200 VA mulai berlaku sejak 1 Januari, memberikan manfaat langsung berupa pengurangan biaya listrik di bulan Januari dan Februari.
BLT BBM dan Perpanjangan Program Cadangan Beras
Tahun ini, pemerintah juga berencana meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM. Namun, rincian sasaran dan nominal bantuan masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, program cadangan beras 10 kg kemungkinan akan diperpanjang hingga 5-6 bulan ke depan, memberikan bantuan tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Meski pencairan bansos di awal tahun 2025 masih dalam tahap persiapan, pemerintah menargetkan proses distribusi yang lebih cepat dan efisien.
Evaluasi terhadap KPM yang telah graduasi atau dianggap sejahtera juga diharapkan membantu memastikan bantuan tepat sasaran.
Bagi masyarakat yang masih menunggu pencairan, disarankan untuk memantau saldo KKS secara berkala dan memastikan data di DTKS tetap valid agar tidak ada hambatan dalam proses pencairan.
Semoga bansos tahap 1 ini dapat segera dirasakan manfaatnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di awal tahun 2025.
.jpg)
