POSKOTA.CO.ID - Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara soal kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ahok menyebut, sejak dulu dirinya menolak wacana kepala daerah dipilih legislatif.
"Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, enggak peduli," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Desember 2024.
Ahok meyakini, jika kepala daerah dipilih DPRD, maka terjadi persaingan yang tidak sehat. Bahkan, katanya, praktik negosiasi dengan uang berpotensi terjadi.
"Kita cuma deal-deal-an sesama ketua umum partai. Deal-deal-an juga bisa pakai duit. Oknum DPRD dibagi, diatur, atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan," ucapnya.
"Kita pernah ngalamin, kok, zaman orde baru. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu, ya," ujar Ahok menambahkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepada daerah ditentukan legislatif, bukan dipilih rakyat. Menurut Prabowo, penyelenggaraan Pilkada 2024 secara langsung memakan biaya sebesar 37 triliun.
Golkar Tawarkan Konsep Setengah Konvensi
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut partainya akan mengkaji sistem pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah.
"Jadi menyangkut dengan Pilpres itu sudah undang-undang dasarnya 45. Bahwa pemilihan Presiden itu secara langsung. Dan itu enggak mungkin kita ubah," kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 31 Desember 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) itu menyebutkan, pemilihan kepala daerah bisa dilakukan secara demokratis, tetapi berupa survei saja.
"Contoh, kata-kata begini, nanti sebentar nanti ada diskusi. Pemilihan sebelum masuk ke pemilihan DPRD, penting dulu dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan ke publik," ucapnya.
.jpg)
.png)
.jpg)
