POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya akan mengkaji sistem demokrasi baik itu soal pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah.
Hal itu disampaikan Bahlil di acara 'Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025' di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa 31 Desember 2024.
"Jadi menyangkut dengan Pilpres itu sudah undang-undang dasarnya 45. Bahwa pemilihan Presiden itu secara langsung. Dan itu enggak mungkin kita ubah," kata Bahlil kepada wartawan di lokasi.
Namun demikian, Bahlil yang juga menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) ini mengatakan, untuk pemilihan kepala daerah bisa dilakukan secara demokratis.
Dalam hal ini, partai berlambang pohon beringin tersebut menawarkan konsep pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Contoh, kata-kata begini, nanti sebentar nanti ada diskusi. Pemilihan sebelum masuk ke pemilihan DPRD, penting dulu dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan ke publik," ucapnya.
"Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah. Semacam begitu. Ini contoh ya, contoh ya," tambah Bahlil.
Bahlil menegaskan, partainya akan mengikui aturan yang berlaku soal proses demokrasi. Ia menegaskan jika Golkar partai yang berpengalaman.
"Dan golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu. Tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis. Dan bisa diimplementasikan dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat," jelasnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
.png)
