Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar dalam sistem kependudukan Indonesia akan diverifikasi untuk memastikan keabsahan identitas.
2. Terdaftar dalam DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Calon penerima bantuan harus terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kemensos.
DTKS adalah sistem pencatatan keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial berdasarkan verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana dalam DTKS terdaftar NIK KTP.
Dengan data ini, pemerintah bisa melakukan verifikasi dan proses kelayakan hingga calon penerima manfaat dinyatakan berhak mendapatkan bantuan sosial.
3. Penghasilan di Bawah UMR
Penerima BPNT harus berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Hal ini untuk memastikan bahwa bansos diberikan kepada masyarakat dari keluarga yang membutuhkan. Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
4. Keluarga Miskin atau Kurang Mampu
Bansos BPNT ditujukan untuk keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup, terutama pangan.
Keluarga yang terdaftar sebagai keluarga miskin atau kurang mampu akan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bukan ASN, TNI, atau Polri
Bantuan BPNT tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri, karena mereka sudah memiliki penghasilan tetap dari instansi negara.
6. Bukan Pendamping Sosial Program Bansos
Individu yang bertugas sebagai pendamping sosial dalam program bansos pemerintah juga tidak berhak menerima BPNT.
Tentunya kriteria ini diterapkan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang membutuhkan.
Sekian informasi mengenai saldo dana bansos BPNT Rp1.200.000 yang disalurkan kepada penerima manfaat lewat PT Pos Indonesia.
.jpg)
