POSKOTA.CO.ID - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno turut menyoroti wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus duo koridor Transjakarta karena bersinggungan dengan jalur MRT.
Djoko meminta Pemprov DKI Jakarta memerhatikan disparitas atau ketimpangan pendapatan warga Jakarta saat mengambil kebijakan tersebut.
"Memang secara teori di luar negeri seperti itu (tidak ada tumpang tindih antar moda transportasi) tapi di sana kan disparitas kaya-miskin tidak seperti di Indonesia. Jadi harus diperhatikan disparitas kaya-miskin," kata Djoko saat dihubungi Poskota.co.id, Sabtu, 21 Desember 2024.
Di samping itu, kata Djoko, segmen antara moda transportasi Transjakarta dengan MRT berbeda. Hal ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi umum.
Menurutnya, warga yang berpendapatan di bawah Upah Minimun Regional (UMR) sangat mempertimbangkan pemilihan layanan transportasi umum meski hanya selisih beberapa perak saja.
"OB suruh milih busway atau MRT pasti yang lebih terjangkau dia pilih. Kadang-kadang kita tuh meniru di luar negeri tapi tidak lihat kondisi lokal seperti apa," ungkapnya.
Selain selisih tarif, Djoko menyebut jumlah dan lokasi antara halte dan stasiun MRT juga berpengaruh terhadap pertimbangan masyarakat.
Jika diperhatikan, jumlah stasiun MRT tidak sebanyak halte Transjakarta dan juga lokasi pemberhentian MRT hanya di lokasi-lokasi tertentu. Dengan begitu, kehadiran rute Transjakarta masih sangat diperlukan bagi masyarakat luas sekali pun bersinggungan dengan jalur MRT.
Kendati demikian, Djoko mengaku tidak setuju jika tarif Transjakarta tidak dinaikin. Pasalnya, kenaikan tarif diperlukan untuk dapat mengurangi beban pemerintah daerah.
Namun, kenaikan tarif tidak berlaku bagi kelompok tertentu yang memang membutuhkan subsidi dari negara.
"Saya juga enggak setuju kalau DPRD bilang tarif ternyata enggak boleh naik, justru harus naik dinaikan tetapi kelompok tertentu tidak naik sehingga beban Jakarta tidak banyak," tuturnya.
.png)
