Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak melaksanakan kewajiban administratif, seperti melakukan verifikasi data secara berkala atau tidak melaporkan perubahan kondisi keluarga sesuai jadwal yang ditetapkan, berisiko kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial.
Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan hal ini adalah ketidakvalidan dokumen penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga (KK), yang sering menjadi syarat utama dalam proses verifikasi data penerima bantuan.
6. Data Disalahgunakan
Penting bagi penerima bansos untuk mengikuti proses verifikasi dengan benar, karena jika ditemukan data palsu, hak mereka bisa dicabut.
Pemerintah selalu memantau dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan.
7. Wilayah yang Tidak Terjangkau
Daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas sering kali mengalami kesulitan dalam menerima bansos secara merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari pusat kota.
Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan penerimaan sejumlah program bantuan sosial pemerintah lainnya, KPM dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id ataupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
