Membeli Rokok: Dana bansos seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan. Pembelian barang konsumtif seperti rokok tidak hanya menyimpang dari tujuan utama, tetapi juga dapat memicu kritik publik.
Membeli Minuman Keras (Miras): Penggunaan dana bansos untuk membeli minuman keras melanggar prinsip dasar bantuan sosial. Bantuan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penerima, bukan untuk memenuhi kebiasaan yang merugikan kesehatan dan keuangan keluarga.
Berjudi: Judi, baik secara online maupun offline, merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan stabilitas keuangan keluarga penerima. Pemerintah dapat mencabut hak penerima bansos jika terbukti dana digunakan untuk kegiatan ini.
2. Data Tidak Terdaftar atau Tidak Akurat
Bantuan sosial (bansos) didistribusikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama.
Ketidakakuratan atau ketidaklengkapan data dapat menjadi penyebab seseorang dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Beberapa alasan yang sering terjadi adalah:
- Kesalahan Input Data: Ketidaksesuaian data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, atau nama yang tercatat dapat menghambat proses verifikasi dan penyaluran bantuan.
- Tidak Terdaftar di DTKS: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tercantum dalam DTKS tidak memenuhi syarat administratif untuk menerima bantuan.
- Perubahan Status Ekonomi: Keluarga yang mengalami peningkatan taraf kesejahteraan, misalnya melalui kenaikan pendapatan atau kepemilikan aset baru, dapat dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
3. Tidak Memenuhi Kriteria KPM yang Ditetapkan Pemerintah
Pemerintah telah menetapkan kriteria yang ketat dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa alasan utama ketidaksesuaian penerima bansos:
- Pendapatan Melebihi Batas Kelayakan
Keluarga dengan pendapatan di atas garis kemiskinan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos, karena dianggap mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka tanpa bantuan tambahan dari pemerintah.
- Tidak Memenuhi Kriteria Khusus
Program tertentu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), memprioritaskan keluarga dengan kondisi khusus, seperti memiliki balita, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, keluarga tersebut tidak layak untuk program yang bersangkutan.
4. Terdaftar di Progam Bansos Lain
Penerima bantuan yang telah memperoleh dukungan dari program pemerintah lainnya sering kali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tambahan.
Kebijakan ini diterapkan guna menghindari duplikasi penerimaan bantuan dan memastikan alokasi yang adil bagi masyarakat yang membutuhkan.
