POSKOTA.CO.ID - Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) akan terus dilanjutkan hingga tahun 2025.
Melansir dari kanal YouTube Info Bansos, ada perubahan signifikan dalam cara pemerintah mendistribusikan bantuan sosial tersebut.
Salah satu langkah terbaru adalah penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang akan menjadi acuan utama untuk penyaluran bantuan sosial di masa depan.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).
DTSE ini akan menggabungkan berbagai sumber data, seperti data dari PT PLN, PT Pertamina, Kementerian Sosial, dan data registrasi sosial ekonomi, untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terintegrasi.
Tujuan utama dari DTSE adalah memastikan bahwa penyaluran Bansos lebih tepat sasaran, sehingga hanya keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan yang akan menerimanya.
Meskipun pencairan bantuan sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode November-Desember 2024 masih terus berlangsung, ada beberapa kendala yang menghambat proses pencairan.
Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan data antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Dukcapil, dan data perbankan yang menyebabkan beberapa penerima manfaat belum menerima bantuan yang seharusnya mereka terima.
Pengurangan Bertahap Jumlah Penerima Bansos
Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah juga berencana untuk mengurangi jumlah penerima bantuan sosial secara bertahap.
Pemerintah akan memfokuskan bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga dengan anggota disabilitas berat dan lansia, yang seringkali tidak memiliki kapasitas produktif.
Dengan demikian, penerima bantuan sosial akan lebih tepat sasaran, dan kelompok yang membutuhkan akan lebih diperhatikan.
.jpg)
.jpg)
