POSKOTA.CO.ID - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI) Ubaid Matraji menyebut pemerintah harus melakukan audit soal penyaluran bantusan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Audit dilakukan untuk memastikan agar bansos KJP Plus ini benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari masalah kesalahan data penerima.
"Menurut saya yang paling penting adalah program Kartu Jakarta Pintar ini itu harus diaudit. Jadi audit itu kan jelas, diaudit semuanya," kata Ubaid melalui sambungan telepon, Jumat 13 Desember 2024.
"Jadi misalnya dananya ini berapa, termasuk penerimanya ini siapa, dari situ akan kelihatan berapa persen yang tepat sasaran," tambahnya.
Soal penyaluran bansos KJP yang tidak tepat sasaran, Ubaid berujar bahwa ini merupakan persoalan lama yang seharusnya bisa diselesaikan jika pemerintah serius menangani masalah ini.
Apalagi, kata dia, KJP Plus merupakan program khusus yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat berkaitan dengan akses pendidikan.
Ia menilai proses audit berperan penting untuk memastikan penyaluran bansos KJP Plus agar bisa dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran.
"Jangan-jangan ada hal penting yang belum ter-cover di KJP misalnya. Maka itu bisa ditambah komponennya, atau misalnya mekanisme ini lemah untuk diselewengkan, atau disalahgunakan dan lain-lain," katanya.
Musababnya, kata dia, KJP Plus merupakan program bansos pemerintah yang dinilai dapat membantu masyarakat kelas bawah untuk dapat mengakses pendidikan layak.
"Cuma di lapangan ada banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, hadapi soal tidak tepat sasaran atau salah sasaran," ujar dia.
Ia mengatakan pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pendataan agar penyaluran KJP Plus di lapangan benar-benar tepat sasaran. Sehingga tidak banyak diprotes masyarakat.
.png)
.jpg)
