POSKOTA.CO.ID - Kabar pencairan dana sosial dari pemerintah, terutama untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kerap dinantikan oleh penerima manfaat.
Apalagi bagi mereka yang telah gagal buka rekening kolektif (burekol) untuk peralihan dari PT Pos Indonesia ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan gagalnya mekanisme penyaluran ini, maka sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) BPNT akan kembali mendapatkan dana program pemerintah tersebut melalui Pos Indonesia.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube CEK BANSOS, Sabtu, 14 Desember 2024, distribusi undangan pencairan dari pihak Pos akan dimulai tanggal 16 Desember mendatang.
"Pendistribusian undangan ini dimulai dari pihak kantor pos, yang akan bekerja sama dengan kecamatan, desa, hingga RT/RW setempat," paparnya.
Setelah undangan diterima, KPM diimbau untuk menjaga undangan tersebut dengan baik, karena undangan berbarcode tersebut berfungsi sebagai bukti untuk proses pencairan bantuan.
"Undangan pencairan dari PT Pos hanya akan diberikan kepada KPM yang masih terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial pada tahun 2024," paparnya.
Sementara itu, bagi penerima manfaat yang nantinya terlambat atau belum menerima undangan setelah tanggal 16 Desember, tidak perlu khawatir.
Pasalnya, pendistribusian undangan pencairan saldo dana bansos ini tidak hanya berlangsung dalam satu hari, melainkan hingga 31 Desember 2024.
"Jika Anda belum menerima undangan, segera hubungi operator desa atau pendamping sosial di desa Anda untuk memastikan apakah Anda masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak," jelasnya.
Nominal Dana Bansos BPNT Lewat PT Pos
Adapun nominal dana bansos BPNT untuk penyaluran lewat kantor Pos ini sebesar Rp1.200.000.
Jumlah tersebut merupakan total bantuan untuk dua tahap yaitu BPNT tahap 3 dan 4.
Tahap 3 mencangkup periode Juli-September, sedangkan tahap 4 meliputi Oktober-Desember.
Sebagai informasi, rincian bansos BPNT meliputi Rp200.000 untuk pencairan per bulan, Rp400.000 per dua bulan, Rp600.000 per tiga bulan.
Sehingga akumulasi penyaluran bantuan sosial yang dicanangkan Kementrian Sosial (Kemensos) ini senilai Rp2.400.000 per tahun.
Syarat Penerima Bansos BPNT
Harap dicatat, tidak semua masyarakat mendapatkan dana bantuan sosial BPNT.
Karena, pemerintah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya:
1. Calon penerima manfaat adalah Warga Negara Indonesia (WNI), dengan verifikasi melalui e-KTP.
2. Calon penerima manfaat tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos.
Untuk bisa terdaftar di DTKS, sebelumnya calon penerima manfaat menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Nantinya berkas-berkas tersebut menjadi bahan seleksi serta verifikasi pemerintah hingga calon penerima dinyatakan layak mendapatkan dana bantuan.
3. Calon penerima manfaat berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
4. Calon penerima manfaat berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu, yang membutuhkan bantuan pangan.
5. Calon penerima manfaat bukan ASN, TNI, atau Polri, karena mereka sudah memiliki penghasilan yang memadai.
6. Calon penerima manfaat tidak menjadi pendamping sosial dalam program bansos pemerintah.
Cara Cek Status Penerima Bansos BPNT
Untuk mengetahui apakah Anda berhak menerima bansos BPNT 2024, ikuti panduan berikut:
- Buka aplikasi browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox lewat HP.
- Kunjungi situs Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih alamat sesuai dengan data sesuai KTP.
- Masukkan nama lengkap penerima manfaat di kolom yang tersedia.
- Ketikkan 4 kode captcha yang muncul.
- Klik tombol "Cari Data" untuk memproses informasi.
Apabila status menunjukkan "Ya" dengan keterangan "Proses Bank Himbara/PT Pos" dan periode yang sesuai, berarti Anda berhak menerima dana BPNT.
Demikian ulasan mengenai bansos BPNT tahap 3 dan 4 Rp1.200.000 cair lewat PT Pos Indonesia dan tinggal menunggu undangan datang.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca Poskota, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Terkait teknis penetapan, verifikasi, hingga proses pencairan BPNT dan PKH berikut jadwal tepatnya hanya diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensos. Teknis detail biasanya tidak akan dipublikasikan atau disebar luaskan.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.png)
