POSKOTA.CO.ID - Pemerhati Tata Kota, Trubus Rahardiansyah menilai Jakarta merupakan wilayah paling rawan kebakaran.
Hal tersebut menyusul ratusan rumah di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, hangus dilahap si jago merah pada Selasa, 10 Desember 2024.
"Ya kalau lihat identitas kepadatan memang iyah Jakarta ini (rawan) terjadi kebakaran," kata Trubus saat dikonfirmasi, Selasa, 10 Desember 2024.
Trubus mengatakan, selain padat penduduk, hunian bertipe pemukiman kampung juga menjadi faktor penyebab kebakaran.
Menurutnya, pemukiman warga kampung cenderung lebih rawan terdampak kebakaran daripada rumah bertipe di dalam komplek.
"Terutama rumah yang kategorinya adalah rumah kampung bukan berada di komplek. Itu memang terjadi kebakarannya tinggi," jelasnya.
Instalasi listrik juga tidak begitu memadai di pemukiman kampung. Pasalnya, instalasi kebel listrik banyak bersarang di rumah-rumah pemukiman kampung.
Selain itu, instalasi rumah juga kurang dipantau warga maupun petugas PLN.
"Kan sudah menggantung lama sekali itu kabel listrik, sehinga sulit dijangkau petugas. Nah seharusnya itu eskalasinya di bongkar di ganti, gitu loh," paparnya.
Menurut Trubus, warga juga masih acuh terhadap potensi bahaya kebakaran. Ia menyebut, masyarakat berpandangan kebakaran sebaga musibah semata.
"Masyarakat sendiri kurang memperhatikan kondisi bahaya-bahaya itu. kebakaran itu dianggap sebagai bencana aja, tidak pernah dianggap sebagai manajemen resiko dalam membangun rumah," jelas Trubus.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan menciptakan inovasi terkait solusi tata pemukiman warga di Jakarta.
Trubus menyarankan Pemrov Jakarta membeli lahan warga atau kemudian mendirikan kawasan rumah susun (rusun). Rusun dinilai menjadi solusi, tetapi perlu dipertimbangkan dengan matang.
"Dibuatkan saja rusun dipindahkan ke sana, jadi pemrov membeli tanah lalu dibangun rusun," terangnya.
Kendati demikian, pembangunan rusun tak menguras anggaran APBD Jakarta. Pemprov DKI Jakarta justru dapat bekerja sama dengan para pengembang elite kota tersebut untuk membangun hunian bagi warga kurang mampu.
"Anggaran pembangunan rusun juga harus bekerja sama dengan perusahaan, kan banyak mall, hotel, atau lainnya tapi anggaran enggak usah pakai APBD tapi bisa kerja sama dengan pengembang yang ada," tuturnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
.jpg)
