Praktik politik sering dilakukan di masa tenang bukan sebatas keluhan, tetapi sudah menjadi kenyataan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan kurang lebih 130 dugaan pelanggaran berupa politik uang di masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.
Dugaan politik uang itu berdasarkan laporan dan informasi yang masuk ke pihak Bawaslu. Dan, hasil kajian awal laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian Bawaslu segera melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.
“Dapat dikatakan laporan politik uang itu bukan abal – abal, bukan pula didasari karena ketidaksukaan kepada paslon tertentu,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Kalaupun laporan didasari karena beda dukungan, sah – sah saja karena tujuannya adalah ikut berperan serta dalam pengawasan. Bukankah masyarakat diminta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran,” kata Yudi.
” Yang diharapkan laporan itu fair. Jangan lawan politik dilaporkan, sementara kawan politik didiamkan,” harap Heri.
“Kita wajib berprasangka baik bahwa laporan yang disampaikan masyarakat dalam rangka mengawal pesta demokrasi yang tertib, aman dan damai serta jujur dan adil. Bebas dari politik uang,” kata mas Bro.
“Karena kita semua menginginkan pilkada yang jujur dan adil, maka segala bentuk laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan harus dilakukan secara jujur dan adil juga,” urai Heri.
“Bukan hanya isi laporan yang jujur dan adil, penanganan atas laporan juga harus dilakukan secara jujur dan adil. Begitu juga kajian dan keputusan atas dugaan politik uang dilakukan tanpa keberpihakan,” jelas mas Bro.
“Setuju Bro. Jujur dan adil menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya peserta pilkada, juga pihak penyelenggara pilkada dari pusat, daerah hingga petugas TPS serta para saksi,” kata Heri.
“Tak kalah pentingnya petugas pengawasan di lapangan hingga para pengambil keputusan dalam pengawasan, “ kata mas Bro.
"Kalau semuanya sudah mengedepankan asas kejujuran dan keadilan, tingkat kepercayaan publik atas hasil pilkada akan semakin tinggi. Legalitas kepemimpinan kepala daerah kian teruji," tambah Heri.
"Jika masih saja marak politik uang, gimana?," tanya Yudi.
"Kita doakan semoga politik uang tidak berkelanjutan," ujar mas Bro. (Joko Lestari).
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.png)
