POSKOTA.CO.ID - Beberapa daerah rawan konflik menjadi perhatian khusus Polri dalam hal pengamanan. Hal ini ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pihakya telah melakukan persiapan pengamanan Pilkada 2024 di daerah-daerah rawan konflik.
"Kami tentunya mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan apabila ada potensi-potensi konflik atau potensi-potensi masalah yang terjadi di lapangan yang tidak dikehendaki untuk bisa segera diantisipasi," tegas Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin 25 November 2024.
Selain itu, pihaknya pun sudah memetakan memetakan wilayah-wilayah yang rawan, salah satunya adalah di Provinsi Papua. Daerah lainnya yang diantisipasi dikatakan Kapolri yakni daerah yang hanya memiliki satu atau dua paslon pilihan.
"Di samping itu, juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografis tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu," paparnya.
Mengenai personel, dikatakan Kapolri, pihaknya telah membentuk tim pengamanan pilkada yang diberi nama Operasi Mantap Praja. Sementara itu, untuk mengatasi konflik, baik itu konflik sosial, bencana, maupun teror selama penyelenggaraan pilkada, Polri telah mempersiapkan personel dalam Operasi Aman Nusa.
"Jadi, ada Aman Nusa 1, 2, dan 3. Semuanya tentunya telah memiliki tugas dan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan masing-masing anggota dan masing-masing sudah memahami apa yang harus dilaksanakan," terangnya.
Kapolri menyatakan upaya-upaya tersebut disiapkan demi memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari pusat hingga tingkat Polres, untuk memitigasi indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam tiga hari ini, bersama Polri seluruh Indonesia, kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan pada pilkada kali ini, terutama praktik-praktik politik uang, pengerahan massa, dan lain-lain," ucap Rahmat ditempat yang sama.
Dengan dilakukannya mitigasi dikatakan Rahmat, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan bisa segera ditangani.
"Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada laporan yang kemudian terjadi pergerakan massa dan lain-lain dari seluruh Indonesia, dan kami berharap praktik-praktik politik uang dapat direduksi," imbuhnya
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
