POSKOTA.CO.ID - Pemerintah masih terus melakukan proses penyaluran dana bansos Rp400.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alokasi 2 bulan hingga akhir tahun 2024.
Seperti diketahui bahwa kini bansos BPNT alokasi 2 bulan sudah memasuki tahap pencairan keenam atau periode November-Desember 2024, yang artinya para KPM akan menerima bantuan BPNT terakhir pada tahun ini.
Namun bansos BPNT tahap 6 ini belum masuk ke rekening atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) para KPM karena pemerintah belum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada bank penyalur.
Ada empat bank penyalur yang mencairkan bantuan sosial tersebut yaitu Bantuan Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia, dan Bank Mandiri.
Lantas, bagaimana update terbaru mengenai satus pencairan Bansos BPNT November-Desember 2024 di akun SIKS-NG? Sebelum megetahui jawabannya, simak informasi berikut ini.
Apa Itu Bansos BPNT?
Mengutip Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019, BPNT adalah bansos nontunai yang diberikan kepada keluarga miskin dengan keterbatasan pangan yang terdaftar di terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tujuan BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi seimbang.
Selain itu, Bansos ini juga bertujuan memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, waktu jumlah, kualitas, harga, hingga memberikan lebih banyak kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Besaran Saldo Dana Bansos BPNT
Pemerintah mencairkan dana untuk bansos BPNT adalah sebesar Rp200.000 per bulannya atau sebagai berikut:
- Alokasi pencairan 2 bulan: Rp400.000
- Alokasi pencairan 3 bulan: Rp600.000
Update Informasi Pencairan Bansos BPNT November-Desember 2024
Mengutip kanal YouTube SUKRON CHANNERL, status pencairan bantuan sosial BPNT tahap 6 kini sudah berubah, bukan lagi proses verifikasi cek rek rekening.
Status terbaru pencairan Bansos BPNT November-Desember 2024 ini adalah ‘Sudah Surat Perintah Membayar (SPM)’. Jadi kini pencairan menuju penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
.jpg)
