POSKOTA.CO.ID - Proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dirancang dengan sistem yang terintegrasi untuk memastikan bantuan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang benar-benar memenuhi kriteria.
Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah kewajiban KPM untuk segera mentransaksikan dana bantuan yang diterima.
Langkah ini bukan hanya sebagai bentuk pemanfaatan bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pelaporan yang memastikan keakuratan data penerima.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, jika KPM tidak segera mentransaksikan bantuan yang cair, data mereka akan terpantau oleh sistem dan berpotensi memengaruhi kelayakan mereka untuk menerima bantuan di tahap berikutnya.
Alasan Penting KPM Harus Segera Mentransaksikan Bansos
Berikut ini adalah alasan kenapa KPM harus segera mentransaksikan bansos saat cair.
Pemantauan dari Bank Himbara
Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) secara otomatis mendeteksi transaksi KPM. Jika KPM tidak segera bertransaksi, sistem akan melaporkan kondisi ini kepada pendamping sosial untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.
Validasi Data dan Kepatuhan Administrasi
Jika transaksi tidak dilakukan, pendamping akan memverifikasi data KPM melalui serangkaian tahapan, seperti memastikan keberadaan KPM, validasi rekening, serta kelengkapan dokumen. Hal ini untuk memastikan apakah KPM masih layak menerima bantuan di tahap selanjutnya.
Menentukan Status Kelanjutan Bansos
Pendamping akan memilih kategori yang sesuai jika KPM tidak mentransaksikan bantuan, seperti:
- KPM tidak ditemukan.
- Kondisi geografis sulit (wilayah 3T).
- KPM meninggal dunia, pindah alamat, atau bekerja di luar negeri.
- Identitas berbeda, kartu hilang, atau salah distribusi KKS.
- Kendala teknis seperti kartu terblokir atau belum aktivasi.
Risiko Bantuan Diputus
Jika KPM tidak mentransaksikan bantuan tanpa alasan jelas, data mereka berpotensi diputus dari daftar penerima bantuan di tahap berikutnya.
Alasan Umum KPM Belum Mentransaksikan Bansos
Beberapa alasan yang sering ditemukan:
- Jarak atau biaya transportasi mahal: Misalnya, KPM di wilayah terpencil harus mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan jumlah bantuan yang diterima.
- Kendala teknis: Seperti kartu KKS belum aktif, kartu terblokir, atau hilang.
- KPM meninggal dunia atau pindah tanpa melapor.
- KPM dianggap tidak layak: Seperti PNS, pegawai BUMN/BUMD, atau masyarakat yang sudah mampu.
Segera mentransaksikan Bansos adalah kewajiban KPM untuk menjaga kelancaran penyaluran bantuan di masa depan.
Selain itu, langkah ini memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
.png)
.jpg)
.png)
