Bawaslu Jakarta Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan di Pilkada

Rabu 20 Nov 2024, 19:44 WIB
Ilustrasi. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi Sirekap Mobile untuk menunjang proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024). Sosialisasi tersebut untuk mengoptimalkan penggunaan Sirekap Mobile dalam pencatatan hasil penghitungan suara yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mendokumentasikan hasil suara C plano di TPS, kemudian mengirimkan ke server setelah dilakukan validasi Selain itu, ada juga Sirekap Web yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/Kota, dan KPU provinsi untuk kebutuhan rekapitulasi di masing-masing tingkatan. (Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

Ilustrasi. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi Sirekap Mobile untuk menunjang proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024). Sosialisasi tersebut untuk mengoptimalkan penggunaan Sirekap Mobile dalam pencatatan hasil penghitungan suara yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mendokumentasikan hasil suara C plano di TPS, kemudian mengirimkan ke server setelah dilakukan validasi Selain itu, ada juga Sirekap Web yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/Kota, dan KPU provinsi untuk kebutuhan rekapitulasi di masing-masing tingkatan. (Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

POSKOTA.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dalam pemetaan, ada 25 indikator potensi TPS rawan di Jakarta.

Rinciannya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 13 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Ketua Bawaslu Jakarta, Munandar Nugraha memaparkan, pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 256 kelurahan/desa di 44 Kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. 

Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 sampai 15 November 2024. Dia menjelaskan, variabel dan indikator potensi TPS rawan meliputi penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas ASN, TNI/Polri, logistik, lokasi TPS hingga jaringan listrik dan internet.

"Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis," kata dia dikutip Rabu, 20 November 2024.

Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS.

Di antaranya melakukan antisipasi kerawanan serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS.

"Baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet," ucap Munandar.

"Serta melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat," sambungnya.

Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.

Berita Terkait

News Update