Penyebab berikutnya yang sering terjadi adalah ketika keluarga penerima manfaat memutuskan untuk pindah alamat, namun tidak melapor ke Dinas Sosial atau instansi terkait yang mengelola data penerima bansos.
Pindah alamat tanpa melaporkan perubahan ini dapat mengakibatkan data yang tercatat menjadi tidak akurat.
Misalnya, jika bantuan dikirim berdasarkan alamat yang sudah tidak berlaku lagi, maka kemungkinan besar keluarga tersebut akan dicoret dari daftar penerima PKH.
Oleh karena itu, setiap KPM harus memastikan bahwa mereka selalu memperbarui data administrasi, termasuk alamat tempat tinggal, untuk memastikan bantuan tetap sampai pada penerima yang tepat.
3. Tidak Memiliki Komponen PKH yang Diperlukan
PKH memiliki beberapa komponen keluarga yang harus dipenuhi untuk tetap menjadi penerima bantuan sosial.
Komponen tersebut meliputi ibu hamil, anak yang bersekolah mulai dari SD hingga SMA, dan anggota keluarga yang sudah berusia lanjut (lansia).
Jika suatu keluarga tidak memiliki salah satu atau lebih dari ketiga komponen tersebut, maka mereka akan kehilangan hak untuk menerima bantuan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga yang terdaftar untuk memastikan bahwa mereka memenuhi komponen yang ditetapkan oleh program PKH, agar tetap menjadi penerima manfaat.
4. Data Tidak Terverifikasi dengan Benar
Salah satu penyebab KPM dicoret adalah jika data yang tercatat di sistem penerima bantuan sosial tidak terverifikasi dengan benar.
Hal ini sering terjadi karena kesalahan dalam pencatatan data, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), atau data rekening bank yang tidak sesuai.
Kesalahan ini bisa menyebabkan nama keluarga penerima manfaat tidak terdaftar dalam sistem atau menyebabkan bantuan tidak dapat dicairkan.
Oleh karena itu, setiap KPM perlu memastikan bahwa semua data pribadi dan administrasi yang terdaftar dalam sistem PKH sudah benar dan terverifikasi dengan baik.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.webp)
