POSKOTA.CO.ID - Menjelang Pilkada 2024, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pencairan saldo dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Keputusan tersebut diambil dengan tujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan saldo dana bansos selama proses pilkada berlangsung.
Meskipun pencairan bansos ditangguhkan, kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang tengah mengalami proses peralihan PT Pos Indonesia.
Dikutip dari kanal dunia bansos, KPM yang beralih dari sistem penyaluran PT Pos Indonesia ke rekening bank menjadi kelompok yang cukup diperhatikan dalam kebijakan ini.
Meskipun pencairan dana bansos ditangguhkan, KPM tetap bisa memantau perkembangan bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG, yang menyediakan informasi terkait status pencairan.
Di dalam aplikasi tersebut, KPM dapat memeriksa apakah data sudah terdaftar untuk pencairan bansos periode November dan Desember 2024.
Update Peralihan Bansos PT Pos Indonesia
Berdasarkan informasi yang tersedia, data final untuk pencairan bansos sudah mulai terlihat pada aplikasi SIKS-NG.
Hal ini memberikan harapan bagi sebagian besar penerima, meskipun masih ada sejumlah KPM yang datanya sedang dalam proses verifikasi.
Nominal bantuan yang diterima sendiri sangat tergantung pada jumlah anggota keluarga dan jenjang pendidikan anak-anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kendati demikian, bagi KPM yang masih dalam proses peralihan dari PT Pos Indonesia ke rekening bank, ada kemungkinan pencairan mengalami keterlambatan, karena masih ada tahap pengecekan data dan verifikasi yang harus dilalui.
Pasalnya, sebagian besar KPM yang mengalami peralihan sistem penyaluran bansos ini masih berada dalam tahap verifikasi data.
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
