POSKOTA.CO.ID - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Muhammad Anis Matta mendesak Israel untuk dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan upaya mengisolasi Israel dari komunitas internasional.
Hal tersebut disampaikan Anis sebagai usulan aksi bersama menghentikan genosida di Palestina dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, Senin 11 November 2024 dikutip Poskota dari YouTube Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Selasa 12 November 2024.
“Kami mendesak semua lembaga internasional untuk mengisolasi Israel dan mencabut keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," tegas Anis.
Selain itu Anis pun menyerukan agar genosida dihentikan di Palestina. "Tidak membiarkan kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina (berlangsung) tanpa konsekuensi,” ungkap Anis.
Untuk itu, dirinya menyerukan supaya komunitas internasional meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza, serta Lebanon, demi mencegah eskalasi yang berpotensi memperburuk konflik di Timur Tengah.
Desakan isolasi Israel dari komunitas internasional dikatakannya semakin diperlukan untuk memastikan rezim Zionis menerima konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap keputusan dan perintah PBB, Dewan Keamanan PBB, maupun Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menghentikan genosida di Jalur Gaza.
Dirinya pun mewakili Indonesia menyerukan agar negara-negara Arab dan Islam untuk menolak segala upaya normalisasi hubungan dengan Israel serta meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab yang menawarkan solusi mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Tidak hanya Indonesia, negara tetangga pun Malaysia turut menyerukan supaya Israel dikeluarkan dari PBB, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam sesi sidang Parlemen Malaysia pada 4 November lalu.
Ketika itu, Anwar menyatakan bahwa pemerintahnya tengah mempersiapkan draf resolusi Majelis Umum PBB untuk merekomendasikan Israel dikeluarkan dari PBB.
Draf resolusi itu, menurut Anwar, sedang dalam proses negosiasi dan diperkirakan akan diajukan ke Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu dekat.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
